Di sisi lain menurut dia, aksi unjuk rasa yang ia lakukan sudah syarat berdasarkan prosedural yang berlaku.
Sementara tuntutan yang ingin disampaikan kepada KPK, yakni menuntut KPK menuntaskan segala bentuk dugaan kasus korupsi di Kabupaten Mamasa.
Yakni dugaan korupsi dana penyertaan modal PDAM, dana klaim BPJS, belanja tak terduga dan dugaan korupsi dana penanggulangan Covid-19.
Namun, tuntutan itu gagal disampaikan karena massa aksi dicegat oleh pihak aparat keamanan.
Selain dicegal, kata Yustianto, KPK menurut pihak aparat keamanan, tidak bersedia menemui massa aksi.
Merespon itu, Kapolres Mamasa, AKBP Harry Andreas mengatakan, blokade yang ia lakukan dengan alasan kepentingan keamanan.
Pasalnya, diwaktu bersamaan, ada dua kelompok pengunjukrasa yang ingin menuju kantor DPRD Mamasa.
“Jadi untuk menghindari keributan, kelompok yang satu saya cegat di sini (Jl Jenderal Sudirman), dan yang satu di sana (Poros Mamasa-Polewali),” ungkap Harry Andreas.
Di samping itu lanjut Harry, pihaknya berkonsultasi dengan KPK terkait niat massa aksi menyampaikan aspirasi.
“Hasilnya, KPK tidak mau bertemu dalam bentuk unjuk rasa, tapi kalau mau secara langsung, mereka mau,” ucap Harry.(*)
