Selain itu, kata dia, calon Pj Gubernur Sulbar mendukung perjuangan Apdesi di pusat memperjuangkan 10% APBN untuk DDS.
“Calon Pj Gubernur Sulbar yang diusung ke Kemendagri, telah berkomitmen kepada Apdesi se Sulbar untuk mengalokasikan anggaran BKK dari Provinsi untuk ke desa dan telah berkomitmen untuk membangun kerjasama dengan organisasi Apdesi, “terangnya.
Sementara itu, Sekretaris Apdesi Mateng, Nanang Wahidin mengatakan, ada tiga faktor harus menjadi pertimbangan dalam menentukan Pj Gubernur Sulbar.
“Soal Penjabat, saya melihat ada tiga faktor yang harus dijadikan pertimbangan besar oleh Kemendagri,” ujarnya.
Adapun tiga faktor yang harus dijadikan pertimbangan menentukan Pj Gubernur Sulbar yakni;
1. Pertimbangan kapasitas birokrasi, yaitu memenuhi syarat kepangkatan, kapasitas kepamongan dalam menjalankan amanah pemerintahan.
2. Soal sosiologis, Pj gubernur adalah yang memahami kondisi sosiologis Sulawesi Barat, mulai dari keberagaman agamanya hingga adat budaya yang sangat kompleks di Sulawesi Barat.
3. Soal respon masyarakat Sulawesi Barat, ini juga sangat penting sebab akan menjadi nilai evaluasi sebelum dan setelah penjabat baru selesaikan tugas.
Poin ketiga kata Nanang, sangat penting sebab yang lebih memiliki andil dalam soal kebijakan pemerintah adalah masyarakat, karena masyarakat lah yang menjadi obyek dari semua kebijakan pemerintah.
Nanang beranggapan, penjabat yang baik kadang kala masyarakat juga harus menjadi subjek dalam proses pembangunan.
“Nah dalam daftar nama usulan penjabat gubernur Sulawesi Barat, hanya Muhammad Idris saja yang memenuhi itu,” tutupnya.(*)
