Foto: Anggota DPRD Sulbar, H. Susirman/Samuel M
JOURNALINVESTIGASI.COM, MAMASA – Pembangunan infrastruktur jalan selalu menjadi buah bibir masyarakat di Pengunungan Sulawesi Barat (Sulbar), khususnya masyarakat Kabupaten Mamasa.
Jalan merupakan penunjang utama kesejahteraan masyarakat, karena merupakan akses perekonomian.
Namum, bagaiman jika jalan yang seharunya menjadi penunjang ekonomi masyarakat sulit dilalui?
Seperti akses jalan penghubung Kabupaten Polewali Mandar-Mamasa, yakni Matangnga-Keppe’.
Beberapa pekan terakhir, infrastruktur jalan poros Matangnga-Keppe, menjadi sorotan masyarakat.
BACA JUGA: “Ratapan” Warga Botteng Mamasa Menanti Perbaikan Jalan di Desanya
Pasalnya, akses penghubung Wonomulyo-Keppe’ itu, nyaris tak dapat dilalui kendaraan roda empat.
Titik terparah di wilayah Desa Passembuk dan Botteng.
Warga yang hendak melintas di daerah itu, mesti berjuang sekuat tenaga agar dapat menaklukkan kondisi jalan yang buruk.
Saat musim hujan, jalan seperti kubangan kerbau, di musim panas bak sungai kering.
Akses ini hanya sejauh kurang lebih 14 kilometer ke ibu kota Kecamatan Mehalaan.
Namun kondisi jalan buruk, maka membutuhkan waktu tempuh berjam-jam.
Bahkan, terkadang roda empat harus bermalam di tengah jalan.
Jalan ini merupakan kewenangan pemerintah Provinsi Sulawesi Barat.
Jelang 18 tahun Sulawesi Barat, hingga saat ini belum ada intervensi dari Pemerintah Provinsi (Pemprov).
Sementara kondisi jalan di daerah ini kian parah.
Merespon itu, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPRD) Provinsi Sulbar Daerah asal Kabupaten Mamasa, Sudirman saat dikonfirmasi mengatakan, untuk jalan poros Passembuk, Botteng dan Mehalaan, data base nya ada di Kementerian Transmigrasi.
