JOURNALINVESTIGASI.COM, MAMASA – Aksi unjuk rasa puluhan mahasiswa di Kabupaten Mamasa, Sulawesi Barat (Sulbar) berakhir kecewa, Rabu (17/11/2021).
Kekecewaan puluhan mahasiswa dari yang tergabung dalam Front Pelajar Mahasiswa Mamasa ini lantaran merasa tidak ditemui Bupati Mamasa, H Ramlan Badawi.
Padahal, ada tiga opsi ditawarkan pemerintah daerah kepada puluhan mahasiswa.
Yakni yang pertama, Bupati menerima pengunjuk rasa ruangan kerjanya dengan hanya memperbolehkan tujuh perwakilan.
Kedua, Bupati turun di lobi menemui pengunjuk rasa memberikan penjelasan namun tidak ada diskusi.
Opsi ketiga yaitu Bupati menemui di lobi mempersilakan mahasiswa menyampaikan aspirasi tetapi jika hendak berdiskusi, diperbolehkan menuju ruangan kerja Bupati dan hanya tujuh perwakilan.
Koordinator Lapangan (Jenlap) Aksi, Wawan Kaloli mengatakan, aksi dilakukan menindaklanjuti hasil kesepakatan aksi pada 28 Oktober 2021 lalu.
Di mana sebelumnya telah ada beberapa tuntutan, termasuk persolan tempat pembuangan akhir (TPA) sampah di Desa Rantepuang.
Kata Wawan, TPA itu menjadi keluhan masyarakat yang harus ia sampaikan, namun gagal lantaran toga opsi yang ditawarkan Bupati Mamasa.
“Kami sangat kecewa karena Pemda tidak membuka ruang untuk melaksanakan pertemuan,” ujar Wawan siang tadi.
Lanjut Wawan, soal opsi  pertama yang ditawarkan yakni peserta aksi memberikan pendapat namun tidak perlu ada tanya jawab tentu tidak ada kepuasan dalam hal tersebut.
Wawan menjelaskan, opsi yang ditawarkan Pemda tidak ia terima lantaran dianggap aksi yang ia lakukan tidak mewakili siapapun.
