“Saya juga tidak paham dengan lembaga ini pak, kan pematerinya ada di Kemendes dan Mendagri. Aoakah mungkin waktunya norang-orang disana membawakan materi tidak ada atau bagaimana, saya tidak tahu,” pungkasnya.
Meski hal ini dianggap penting, namun tak semua kepala desa menyetuji kegiatan itu, namun pasrah lantaran sifatnya wajib.
“Masalahnya, dalam kondisi keuangan seperti ini, kita justru dibebankan biaya sebanyuak itu,” keluh salah seorang Kepala Desa yang namanya enggan disebut.(*)
