Sementara untuk tenaga guru pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (P3K), saat ini masih berproses pada Badan Kepegawaian Nasional (BKN) RI.
Yang mana, untuk mendapatkan surat keputusan (SK), guru P3K wajib mendapatkan nomor induk. Saat ini pengusulan nomor induk sedang berproses di BKN.
“Setelah nomor induk keluar, maka SK-nya akan diterbitkan dan SK akan diberikan pada bulan Agustus. Stelah itu maka diberikan gajinya,” ungkap Bupati Mamasa.
Rmalan lebih jauh menjelaskan, berkaitan tuntutan mogok kerja di RSUD Kondosapata, setelah mendapat informasi bebrapa hari lalu, ia langsung mendatangi RSUD Kondosapata.
Dari pantauan yang dilakukan, ditemukan bahwa tidak ada tenaga kesehatan yang mogok kerja.
“tidak ada yang mogok kerja, saya langsung ke sana, ada tujuh pasien, saya tanya ada yang tolak pasien? Dia bilang tidak. Dan minggu itu juga kita tutaskan gaji tenaga kesehatan di RSUD,” lanjutnya.
Untuk dana penanggulangan ekonomi nasional (PEN), Bupati Mamasa, juga memberi tanggapan.
Kata dia, penggunaan dan PEN sebesar Rp. 97 Milliar, tidak serta merta ditempatkan oleh daerah tetapi melalui pembahasan di kongres.
Disebutkan, dari 185 titik yang diusulkan, hanya 12 titik yang bisa terakopodir di pusat melalui kongres.
Terhadap alokasi dan PEN, kata Ramlan, sebagian msih tahap tender, sebagian juga masih dipending karena beberapa factor.
Dana PEN ini lanjut Ramlan, pada pengalokasiannya mendapat pengawalan dari aparat penegak hukum dan KPK, sehingga tidak aka nada yang bisa mempermainkan pengelolaan dana itu.
